Jumat, 10 Februari 2012

SOMASI

1. Apakah SOMASI itu?

- Menurut J. Satrio dalam artikel Beberapa Segi Hukum Tentang Somasi, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPer”) tidak dikenal istilah somasi, namun dalam doktrin dan yurisprudensi istilah somasi digunakan untuk menyebut suatu perintah atau peringatan (surat teguran). Somasi merupakan peringatan atau teguran agar debitur berprestasi pada suatu saat yang ditentukan dalam surat somasi.

Somasi diatur dalam Pasal 1238 KUHPer yang menyatakan: 

“Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yg ditentukan.”

Selanjutnya, dalam Pasal 1243 KUHPer diatur bahwa tuntutan atas wanprestasi suatu perjanjian hanya dapat dilakukan apabila si berutang telah diberi peringatan bahwa ia melalaikan kewajibannya, namun kemudian ia tetap melalaikannya. Peringatan ini dilakukan secara tertulis, yang kemudian kita kenal sebagai somasi. Selengkapnya, simak tentang Somasi.

2. Hal-hal apa saja yang dapat menimbulkan somasi? 

- Dijelaskan J. Satrio dalam artikel Beberapa Segi Hukum Tentang Somasi (Bagian III), karena somasi merupakan teguran agar debitur berprestasi, maka somasi baru mempunyai arti, kalau debitur belum berprestasi. Kalau debitur sudah berprestasi, untuk apa mesti diperingatkan untuk berprestasi? Demikian tulis J. Satrio

Dari penjelasan J. Satrio tersebut dapat kita ketahui bahwa hal yang menyebabkan diperlukannya somasi adalah keadaan belum dilakukannya suatu prestasi oleh pihak debitur, sehingga pihak kreditur harus memperingatkan debitur untuk berprestasi dengan cara mengirimkan somasi.

3. Apa akibat hukum bila somasi diabaikan? 

- Mengenai akibat hukum bagi debitur bila somasi diabaikan, menurut J. Satrio, somasi yang tidak dipenuhi –tanpa alasan yang sah– membawa debitur berada dalam keadaan lalai, dan sejak itu semua akibat kelalaian (wanprestasi) berlaku. Sedangkan akibat hukum bagi kreditur, wanprestasinya debitur menyebabkan kreditur berhak untuk menuntut hal-hal berikut:
a.      Pemenuhan perikatan;
b.      Pemenuhan perikatan dan ganti rugi;
c.      Ganti rugi;
d.      Pembatalan persetujuan timbal balik;
e.      Pembatalan perikatan dan ganti rugi.

4. Pengacara A di Jakarta, si B yang disomasi ada di Bogor. Kejadian perkara juga di Bogor. Di manakah seharusnya A dan B bertemu?

- Lalu, J. Satrio menjelaskan, pada saat ini doktrin maupun yurisprudensi menganggap bahwa somasi itu harus berbentuk tertulis dan tidak perlu dalam bentuk otentik. Teguran dengan surat biasa sudah cukup untuk diterima sebagai suatu somasi. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka apabila pengacara A hendak memberikan somasi, ia cukup mengirimkan surat somasi tersebut ke tempat si B (debitur) berdomisili, yaitu ke alamat rumahnya di Bogor, karena tidak ada ketentuan yang mengharuskan pemberi somasi untuk bertemu secara langsung dengan penerima somasi ketika menyerahkan surat somasi. 


 * Somasi diatur dalam pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer): 
“Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yg ditentukan.” 

Selanjutnya, dalam pasal 1243 KUHPer diatur bahwa tuntutan atas wanprestasi suatu perjanjian hanya dapat dilakukan apabila si berutang telah diberi peringatan bahwa ia melalaikan kewajibannya, namun kemudian ia tetap melalaikannya. Peringatan ini dilakukan secara tertulis, yang kemudian kita kenal sebagai somasi. Jadi, somasi berfungsi sebagai peringatan dari kreditur kepada debitur untuk melaksanakan prestasi (kewajibannya).  
Tidak ada pengaturan dalam hukum acara perdata mengenai siapa yang dapat mengeluarkan somasi. Ini artinya, siapa saja, sepanjang ia mempunyai kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum, dapat mengeluarkan somasi terhadap counterpart-nya dalam perjanjian yang melalaikan kewajibannya. Tidak ada kewajiban untuk mewakilkan kepada kuasa hukum.  
Bahkan sebenarnya untuk beracara di pengadilan perdata pun tidak ada kewajiban untuk mewakilkan kepada kuasa hukum. Hal ini sesuai dengan Pasal 118 HIR, bahwa suatu gugatan dapat dimasukkan oleh penggugat atau kuasa ukumnya. Jadi perwakilan di sini hanyalah bersifat kebolehan, bukan keharusan. 
Namun yang perlu diingat, sebuah perusahaan adalah badan hukum, sehingga ia tidak dapat bertindak untuk dirinya sendiri. Dalam hal PT, maka yang dilimpahkan kewenangan untuk bertindak atasnya adalah Dewan Direksi PT (pasal 1 angka 5 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas atau UUPT). Dengan demikian, yang berhak mewakili PT untuk mengeluarkan somasi adalah Dewan Direksi PT.
 
Pasal 103 UUPT selanjutnya mengatur bahwa Dewan Direksi ini berwenang untuk memberikan kuasa tertulis kepada 1 (satu) orang karyawan Perseroan atau lebih atau kepada orang lain untuk dan atas nama Perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa.  
Jadi, menjawab pertanyaan Anda apakah somasi bisa dilakukan oleh seorang karyawan? Bisa, asalkan karyawan tersebut telah diberikan kuasa secara tertulis oleh Dewan Direksi untuk melakukan somasi tersebut. 
Demikian sejauh yang kami ketahui. Semoga bermanfaat.
 
Dasar hukum:
  1. KUHPerdata (Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie atau BW, Staatsblad 1847 No. 23)
  2. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Tidak ada komentar: